Jakarta, kpu.go.id – Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memilih kolom kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) merupakan bentuk suara yang sah, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan mengatakan, KPU telah memasukkan isu tersebut ke dalam salah satu pasal pada rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) dalam Pilkada, Selasa (15/8).
Hal tersebut dikatakanya saat forum uji publik rancangan PKPU tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2019; Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Legislatif; dan rancangan PKPU tentang Sosialisasi dan Parmas Dalam Pilkada yang digelar di ruang sidang utama gedung KPU RI, Menteng, Jakarta.
“Dalam pelaksanaan pemilihan dengan satu pasangan calon, yang termasuk dalam suara sah adalah memberikan suara kepada pasangan calon dan kolom kosong. Dengan demikian perlu memberikan pemahaman kepada pemilih bahwa memilih kolom kosong adalah sah,” kata Wahyu.
Wahyu menjelaskan, norma tersebut diatur dalam Pasal 27 rancangan PKPU tentang Sosialisasi dan Parmas. Karena hal itu telah diatur, Wahyu menambahkan, maka mencoblos kolom kosong dapat disosialisasikan secara luas.
Wahyu melanjutkan, sosialisasi tersebut dapat dilakukan oleh orang-seorang, relawan, atau pihak lain untuk menjelaskan bahwa mencoblos kotak kosong pada pilkada dengan satu pasangan calon memiliki nilai yang sama dengan mencoblos pasangan calon yang ada.
“Nah pada Ayat (2) diatur bahwa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh orang-seorang, relawan atau pihak lain,” lanjut Wahyu.
Anggota KPU RI, Pramono Ubaid Thantowi (berbicara di depan mic) memaparkan rancangan PKPU tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2019, Selasa (15/8).
Meski PKPU mengijinkan orang-seorang, relawan atau pihak lain untuk mensosialisasikan pengaturan itu, Wahyu menjelaskan ada batasan-batasan sejauh mana sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan.
“Pelaksanaan sosialisasi kolom kosong tidak bergambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilarang menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat; memberikan informasi yang tidak berimbang; melakukan intimidasi, hasutan, ancaman dan politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terang Wahyu.
Terkait hukum beracara di Mahkamah Konstitusi (MK) pada pilkada dengan satu pasangan calon, Wahyu menjelaskan dalam rancangan PKPU tersebut mengatur bahwa pemantau yang telah mengantongi akreditasi oleh KPU dapat melakukan pemantauan di tempat pemungutan suara (TPS) dan memperoleh Salinan formulir C-KWK dan C1 KWK.
“Apabila pemilihan dengan satu paslon terjadi perselisihan hasil pemilihan, yang subjek pemohon adalah pasangan calon dan pemantau. Maka pemantau perlu untuk mendapatkan salinan berita acara pemungutan suara agar dapat beracara di MK. Pertimbangan kami adalah bagaimana mungkin pemantau dapat beracara di MK apabila pemantau itu tidak mendapat dokumen resmi,” jelas dia.
“Dengan demikian rancangan PKPU ini pada Pasal 41 diatur pemantau yang telah mendapat akreditasi dapat, a. melakukan pemantauan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara; b. memperoleh berita acara pemungutan dan penghitungan suara (formulir C-KWK) dan salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara beserta lampirannya (formulir C1-KWK),” lanjut nya.
Selengkapnya
