DASAR HUKUM PPID

Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KPU Republik Indonesia  telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dasar hukum pemberian layanan informasi publik mengacu kepada :

 

1.       

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2.       

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;

3.       

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomrasi dan Transaksi Elektronik;

4.       

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5.       

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6.       

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

7.       

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

8.       

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

9.       

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU RI;

10.    

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11.    

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
12.    

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 3/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot/I/Tahun 2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
13.   

Draft Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 3/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot/I/Tahun 2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
14.    

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 9/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-kot/VI/2021 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik KPU Kota Pontianak Tahun 2020
15.    

Draft Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 9/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-kot/VI/2021 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik KPU Kota Pontianak Tahun 2020

 

Bagikan :

facebook twitter whatapps

Dilihat 486 Kali.

Berita Terbaru