Berita Terkini

Selasa, 19 Februari 2019 00:00
305

Rapat Pleno DPTb Pemilu 2019 Tingkat Kota Pontianak

Pontianak, kpu-pontianakkota.go.id – KPU Kota Pontianak mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Pontianak di Aula Kantor KPU Kota Pontianak, Minggu (17/02). Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Pontianak, perwakilan peserta pemilu, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak, dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas), perwakilan Komandan Daerah Militer (Dandim) 1207/BS, dan perwakilan dari Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pontianak Kota.   David Teguh M, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Pontianak menjelaskan, bahwa KPU Kota Pontianak melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 674 pemilih yang terdiri dari 234 pemilih laki-laki dan 440 pemilih perempuan, yang tersebar di 6 kecamatan, 29 kelurahan dan 88 TPS di Kota Pontianak. Selain itu, terdapat penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 6 (enam) TPS yang tersebar di 4 (empat) kelurahan dan 3 (tiga) kecamatan, sehingga jumlah total TPS Kota Pontianak adalah 2007 TPS. (Liv)

Selengkapnya
Selasa, 19 Februari 2019 00:00
64

Sosialisasi Bersama SPBK

Pontianak, kpu-pontianakkota.go.id – “Anak saya di Semarang, KTP el nya Pontianak. Apa dia bisa pindah milih di Semarang, Pak?”, Tanya Ibu Yuliana dalam acara Sosialisasi Pendidikan Perempuan Pemilu 2019 oleh KPU Kota Pontianak bekerja sama dengan Serikat Perempuan Basis Khatulistiwa (SPBK), di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Selasa (19/02). Acara yang dibuka oleh Camat Pontianak Timur Ismail Abdurrahman, SH.,MH itu diikuti dengan penuh seksama oleh ibu-ibu yang tergabung dalam SPBK, pimpinan Reny Hijazie. Anggota KPU Kota Pontianak Julhaimi yang menjadi pembicara pada kesempatan itu menjelaskan, bahwa jika seseorang sudah terdaftar di dalam DPT, maka orang itiu dapat pindah memilih dimanapun. Hanya saja, jumlah surat suara yang terima mungkin akan berbeda dengan jumlah surat suara yang seharusnya diterima di TPS asal. Reny berharap agar perempuan dapat menjadi pemilih yang cerdas, bisa menyaring informasi yang banyak beredar, karena perempuan merupakan penggerak demokrasi yang nyata, yang dapat memilih orang-orang tepat yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan perempuan, dan dapat dipercaya untuk memegang amanah para pemilh perempuan. (Liv)

Selengkapnya
Sabtu, 16 Februari 2019 00:00
363

Evaluasi Perdana Relawan Demokrasi Pemilu 2019

Pontianak, kpu-pontianakkota.go.id – KPU Kota Pontianak melaksanakan acara Penyerahan Laporan sekaligus evaluasi kegiatan Relawan Demokrasi Pemilu 2019 di Aula Kantor KPU Kota Pontianak (15/02). Silaturahmi pertama para Relawan ini menjadi ajang untuk bertukar saling berkoordinasi mengenai basis sasaran dan cara-cara efektif dalam melakukan sosialisasi. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Pontianak Immy Iniawaty Imiliyah memberikan penekanan kepada Relawan agar semaksimal mungkin melakukan sosialisasi, tanpa harus menunggu “momen” kegiatan yang ramai dan berskala besar. Bisa saja dilakukan disela-sela percakapan dengan teman atau kolega, atau siapa saja pada setiap kesempatan yang ada. “Diharapkan dengan bantuan para Relawan Demokrasi, para pemilih lebih cerdas dan melek politik, sehingga target tingkat partisipasi KPU sebesar 77,5 % dapat terealisasi” ujar Immy menutup pesannya kepada para Relawan.(Liv)  

Selengkapnya
Kamis, 14 Februari 2019 00:00
61

Sosialisasi ke Pemilih Pemula di Akbid Aisyiyah

Pontianak, kpu-pontianakkota.go.id – Memulai rangkaian Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu 2019 “KPU Goes to Campus”, KPU Kota Pontianak berkunjung ke Akademi Kebidanan Aisyiyah di Jalan Ampera (14/02). Mengusung tema Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas, acara yang dibuka oleh Direktur Akbid Aisyiyah Tilawati Aprina, S. ST., M. Kes tersebut membahas berbagai hal mendasar seputar pemilu serentak 2019 nanti. Diantaranya, mengenai jumlah surat suara yang akan dicoblos, pengenalan parpol, calon anggota legislatif, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta informasi mengenai prosedur pindah memilih. Penyampaian materi oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Pontianak Immy Iniawaty Imiliyah disambut antusias bukan hanya oleh para mahasiswa, namun juga para dosen dan staf Akbid Aisyiyah yang turut hadir. Diharapkan, Akbid dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat ini dapat menumbuhkan kesadaran akan partisipasi aktif dalam Pemilu 2019 setelah mereka mengetahui bahwa untuk memilih, mereka tidak harus pulang ke kabupaten atau kota asalnya masing-masing. (Liv)  

Selengkapnya
Selasa, 06 November 2018 00:00
359

Pengadaan Logistik Profesional dan Bertanggungjawab

akarta, kpu.go.id – Enam bulan jelang pelaksanaan Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Koordinasi Pengadaan Logistik Pemilu 2019 dan Klik Pemesanan Katalog Nasional Tahap 1 yang dimulai 5-7 November 2018. Acara dihadiri oleh 34 provinsi yang masing-masing diwakili dua orang,pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadan, serta dibuka langsung oleh Plh Ketua KPU Pramono Ubaid Tanthowi. Rapat digelar juga sebagai bagian dari persiapan KPU dalam menghadapi proses pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan Pemilu 2019. Dimana pada 2018 ini setidaknya KPU memproduksi 9 jenis logistik pemilu yang diadakan melalui katalog, yang juga dilaksanakan oleh kelompok kerja penyedia katalog yang terdiri dari pejabat/fungsional umum KPU dan lembaga pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP). Tahap pertama kotak dan bilik suara yang memasuki produksi dan pengiriman ke KPU/KIP kab/kota yang sudah terima 28,38% kotak suara dan 33,78% untuk pengiriman bilik suara. Tahap kedua terdapat segel, tinta, dan sampul telah ditayangkan pada laman katalog nasional LKPP; tahap ketiga hologram, yang dalam proses; dan tahap keempat surat suara dan buku panduan pada proses lelang diadakan tahun 2018, produksi, dan distribusi 2019. “Melalui penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan terwujud komitmen bersama, sehingga pengadaan logistik Pemilu 2019 dilksanakan dengan profesional dan bertanggungjawab,” tegas Pramono. Wakil Kepala Biro Logistik Asep Suhlan, menyampaikan bahwa sukses tidaknya penyelenggara Pemilu 2019 tidak terlepas dari ketersediaannya logistik pemilu tepat kualitas, tepat jumlah, serta tepat waktu. Oleh karenanya rapat ini menjadi penting sebagai bagian dari kordinasi terkait proses pengadaan logistik Pemilu 2019 yang pelaksanaanya dilakukan oleh satuan kerja(satker) serta pengadaan sampul pemilu 2019 yang diadakan melalui katalog nasional. Tujuanya lain dari kegiatan adalah untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya permasalahan atau dampak hukum pengadaan barang/jasa; melaksanakan klik pemesanan sampul pemilu 2019 lewat katalog nasional. “Semoga kegiataan yang dilaksnakan mulai hari ini sampai besok hari memberikan manfaat besar bagi kita semua yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemilu 2019,” tutup Asep. 

Selengkapnya
Jumat, 24 Agustus 2018 00:00
54

Sidakam, Upaya KPU Transparansikan Dana Kampanye Kepada Publik

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyosialisasikan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) kepada partai politik (parpol), di Jakarta Kamis (23/8/2018). Sidakam sendiri adalah aplikasi yang nantinya akan digunakan peserta pemilu 2019 (calon legislatif, calon presiden dan calon perseorangan/DPD) untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) serta Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). “KPU mendorong supaya disetiap tahapan pemilu itu berlangsung transparan, penuh integritas dan professional. Salah satu tahapan penting itu berupa dukungan dana kampanye,” ujar Ketua KPU Arief Budiman saat membuka kegiatan ujicoba aplikasi Sidakam Pemilu 2019. Pada kegiatan yang juga diisi dengan ujicoba Sidakam ini, Arief menegaskan bahwa kehadiran aplikasi dana kampanye adalah untuk memudahkan penyelenggara maupun peserta pemilu dipusat maupun daerah menunaikan tugasnya saat waktu pelaporan tiba. Sebab dengan segala kerumitan dan tantangan yang ada, laporan dana kampanye harus tepat dan segera disampaikan kepada publik. “Tujuannya untuk memudahkan para pihak membuat laporan. Juga untuk mendorong dan mempertanggungjawabkan dana yang sudah diterima dan digunakan,” tambah Arief. Dalam kesempatan itu, Arief juga meminta perwakilan parpol (liaison officer/LO) untuk cermat dan mengikuti kegiatan ujicoba dengan sebaik-baiknya. Menurut dia perlu dipahami bahwa yang penting dari laporan dana kampanye tidak hanya seberapa besar angka penerimaan dan penggunaan tapi juga kapan harus dilaporkan. “Karena sanksinya (selain nanti peserta diminta laporkan awal dan akhir), kalau tidak melapor akan dibatalkan keikutsertaannya,” tandas Arief yang turut menjelaskan bahwa aplikasi ini tetap dapat dioperasikan meskipun dalam posisi offline. Untuk diketahui tiga laporan dana kampanye, LADK, LPSDK serta LPPDK setelah disampaikan oleh peserta pemilu selanjutnya akan diaudit oleh Kantor Akuntann Publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU. Masa kerja audit KAP sendiri adalah 30 hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari peserta pemilu. 

Selengkapnya