Berita Terkini

Pencanangan Zona Integritas di KPU Kota Pontianak

Pontianak, kpu-pontianakkota.go.id - Pencanangan Zona Integeritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan KPU Kota Pontianak, Rabu (9/3). Acara Pencanangan ini dihadiri oleh Perwakilan dari Partai Politik, Media Massa, Walikota Pontianak, Kejaksaan Negeri Pontianak, KPU Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Kota Pontianak, Kantor Kesbangpol Kota Pontianak, dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi menyatakan bahwa mewujudkan predikat WBK maupun WBBM ini bukan hanya sebatas seremoni, namun juga didukung oleh implementasi. Menurutnya, diperlukan tanggung jawab dan komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan ini. Setelah membacakan Pakta Integritas, Ketua KPU Kota Pontianak beserta jajarannya menandatangi Pakta Integritas tersebut, disaksikan oleh perwakilan dari Walikota Pontianak, Kejaksaan Negeri Pontianak, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat. Acara ditutup dengan acara ramah tamah dan foto bersama.          

Infografis PDB Desember 2021

Siaran Pers: PDPB Periode Triwulan 4 (Oktober - Desember 2021)

Percepat Proses Peralihan, Disdukcapil Adakan Rakor Dengan KPU Kota Pontianak dan Instansi Terkait

Pontianak, kpu-pontianakkota.go.id - Dinas Dukcapil Kota Pontianak mengundang KPU Kota Pontianak, Bagian Pemerintahan Setda Kota Pontianak, Dinas Dukcapil Kab. Kubu Raya, dan Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar dalam Rapat Koordinasi terkait terbitnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020, Senin (27/12). Pada kesempatan itu, Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi berbicara tentang pentingnya kepastian data kependudukan dalam persiapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Turut hadir dalam Rakor tersebut, Kasubbag Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan Setda Kota Pontianak, yang menyampaikan bahwa di Kec, Pontianak Timur ada 1.097 KK yang terdampak di Kelurahan Saigon (Perumnas IV), dan 75 KK di Kelurahan Parit Mayor (Jl. Padat Karya). Sedangkan di Kec. Pontianak Barat, ada 51 KK yang terdampak di Kelurahan Pal Lima (Jl. Nipah Kuning Dalam), dan 72 KK di Kelurahan Sungai Beliung. Sehingga total KK terdampak di keempat kelurahan terdampak adalah 1.295 KK, yang tersebar di 20 RW dan 42 RT. Kabid Fasilitasi Dafduk dan Kabid Pengelolaan Info Administrasi Kependudukan (PIAK) Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar menyadari urgensi akselerasi proses pengurusan adminstrasi kependudukan di daerah terdampak, dan akan terus mengawasi proses peralihan di kedua daerah tersebut. Beberapa alternatif akan dijajaki, seperti pengurusan secara kolektif atau kerja sama teknis lainnya antarDinas Dukcapil kedua daerah. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Sukcapil Kab.Kubu Raya menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu Peraturan Desa yang mengatur penamaan RT, RW, dan hal teknis lainnya. Namun pada prinsipnya, sudah menyiapkan segala hal yang diperlukan terkait proses perpindahan tersebut.  

Akselerasi Penyelesaian Masalah Pasca Terbitnya Permendagri No 52 Tahun 2020

    Pontianak, kpu-pontianakkota.go.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mengambil langkah-langkah strategis dalam menyikapi terbitnya Permendagri 52 Tahun 2020. Diantaranya, sosialisasi,  dan mendorong pembangunan pilar batas daerah di daerah-daerah terdampak. Hal ini disampaikan oleh Drs. Toni Sunardi, M.Si, Kepala Bagian Pemerintah Biro Pemerintahan Provinsi Kalbar, pada acara Rapat Koordinasi Persiapan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu Tahun 2024 yang diadakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Neo Gajah Mada, Kamis (23/12). Di dalam rapat koordinasi yang juga menghadirkan Mariaty, SH., MT., Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat tersebut, dibahas beberapa implikasi dari terbitnya Permendagri yang menimbulkan pergeseran batas daerah di beberapa titik di Kalimantan Barat. Untuk Kota Pontianak, terbitnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat menimbulkan beberapa konsekuensi status kependudukan di beberapa daerah pemukiman. Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi mengungkapkan kekhawatirannya, bahwa jika masalah ini tidak segera diselesaikan, akan berpengaruh terhadap tahapan Pemilu dan Pemilihan Kelapa Daerah Serentak Tahun 2024 yang rencananya akan dimulai pada akhir tahun 2022 yang akan datang. “Karena kita memerlukan kepastian jumlah penduduk, jumlah KK, dan status kepemilikan KTP sebagai dasar perhitungan mulai dari penganggaran, perencanaan logistik, pemutakhiran/pendataan data pemilih, penentuan dapil dan alokasi kursi, verifikasi administrasi dan faktual parpol dan calon perseorangan pemilihan kepala daerah, verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD, kampanye, pembentukan TPS, pembentukan badan ad hoc, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara”, ujar Deni. Terkahir, Deni berharap agar segera diambil langkah-langkah akselerasi penyelesaian masalah akibat terbitnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 ini, agar persiapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dapat berjalan lancar. (Liv)        

Penyeragaman Pemahaman Pergantian Antar Waktu

Pontianak, kpu-pontianakkota.go.id - KPU Kota Pontianak mengikuti Rapat Koordinasi Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat secara daring, bersama DPRD Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, Selasa (21/12). Acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Ramdan. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Erwin Irawan menyampaikan beberapa hal terkait proses penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Materi terkait Mekanisme dan Kebijakan PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari : Dasar Hukum, Defenisi, Batas Waktu Pengajuan PAW, Alasan Pemberhentian, Penyampaian Pemberhentian Anggota DPRD dan Dokumen Pendukung, Alur Proses, Mekanisme Klarifikasi, Calon PAW yang TMS, Penetapan Calon PAW, Upaya Hukum dalam PAW, LHKPN Calon PAW, serta Potensi PAW pada Tahapan Kegiatan ini bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman proses penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (ira)