Berita Terkini

Kamis, 05 Oktober 2023 07:00
385

Hindari Terpapar Hoaks dan Misinformasi Terkait Pemilu

Oct 6, 2023 Hindari Terpapar Hoaks dan Misinformasi Terkait Pemilu  7:30:00 PM Jakarta, kpu.go.id - Anggota KPU Betty Epsilon Idroos menghadiri acara Game Show Prebunking “Recheck Sebelum Kegocek” untuk mengenali misinformasi yang diadakan Google Indonesia dan ditayangkan, Jumat (6/10/2023). Dalam sambutannya, Betty mengapresiasi Google Indonesia yang telah menggelar kegiatan penting untuk mengenali taktik Prebunking untuk mencegah terpapar hoaks dan misinformasi. “Saya respect, apresiasi sama Google, ini cara paling mudah mengenali apa itu Prebunking,”kata Betty. Tak lama lagi pemilu takan digelar, kata Betty, sehingga kegiatan ini penting  untuk menghadapi potensi maraknya hoaks dan misinformasi terkait pemilu, yang juga akan sangat mudah memancing siapa pun, termasuk anak muda. Betty berharap dengan cara prebunking, masyarakat paham dan tidak membagikan suatu informasi jika belum tahu kebenarannya, saring sebelum share (membagikannya). “Jangan share dulu kalau belum right, belum benar," ujar Betty. Semua informasi dalam satu genggaman, kata Betty, sehingga harus cerdas sebelum menyebarluaskan informasi. Untuk itu, Betty mengajak masyarakat dapat melihat berita-berita yang dibuat KPU sebagai sumber kredibel terkait hasil pemilu dan proses-proses pemilu. Tak hanya itu, Betty mengajak memeriksa apakah sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih di situs web cekdptonline.kpu.go.id. (humas kpu ri tenri/foto ieam/ed dio).    

Selengkapnya
Selasa, 18 April 2023 04:05
442

AYO CEK HAK PILIHMU

    Apr 18, 2023 Ayo Cek Hak Pilihmu  4:05:00 PM  752 kali     Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan Hasil Rekapitulasi Nasional Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024, sejumlah 205.853.518 pemilih. Lalu bagiamana dengan masyarakat yang telah memenuhi syarat namun belum terdata sebagai pemilih? KPU menegaskan, bagi masyarakat yang belum terdata dalam DPS masih bisa mendaftarkan dirinya sebagai pemilih, mengingat DPS yang bersifat dinamis atau masih bisa berubah sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 21 Juni 2023 nanti. Dan langkah pertama bagi mereka yang ingin mengetahui apakah telah terdata atau belum sebagai pemilih dapat dilakukan dengan mengakses laman cekdptonline.kpu.go.id. Dari website ini, pemilih cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukkannya (NIK). “Maka setiap orang NIK-nya dia tahu terdaftar atau tidak. Tentu itu hak pribadi, kalau di umumkan (ditempat umum/kantor kelurahan) tentu tidak ada NIK-nya,” ucap Anggota KPU Betty Epsilon Idroos saat menggelar konferensi pers pasca Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Nasional Pemilu 2024, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (18/4/2023). Pada kanal ini (cekdptonline.kpu.go.id), masyarakat menurut Betty juga bisa memberikan masukan dan tanggapan. “KPU memperbarui fitur untuk memberikan masukan dan tanggapan,” kata Betty. Selain melalui kanal tersebut, masyarakat juga bisa menyampaikan masukan dan tanggapannya melalui petugas badan ad hoc yang ada disetiap tingkatan baik keluarahan PPS, maupun kecamatan PPK. Selain itu juga dapat menghubungi call center KPU RI, di nomor 08112024214. “Jadi itu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait data pemilih,” tambah Betty. Terakhir informasi mengenai hak pilih juga dapat dilihat disetiap kantor desa/kelurahan yang ada di daerah masing-masing. “KPU menjaga kerahasiaan data, oleh karena itu di kelurahan hanya memuat nomor urut, nama, umur (diambil dari 14 Februari 2024) kemudian alamat dan jenis kelamin,” tutup Betty. (humas kpu dianR/foto: tim humas/ed diR)      

Selengkapnya
Senin, 30 Januari 2023 07:00
252

Transparansi dan Akuntabilitas Kelola Dana Kampanye untuk Cegah Politik Uang

Jakarta, kpu.go.id – Politik uang masih menjadi momok yang muncul disetiap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun terus berupaya agar praktek penyalahgunaan ini terus berlangsung salah satunya dengan menerapkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye oleh peserta pemilu. Hal ini yang menjadi pembahasan utama, yang disampaikan Anggota KPU Idham Holik saat hadir sebagai narasumber Rapat Koordinasi Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2023 “Wujudkan Ekonomi Hijau dan Mendukung Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa”, di Jakarta, Kamis (19/1/2023). Menurut Idham penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye dilakukan dengan mendorong peserta pemilu rutin menyampaikan penggunaan dana kampanyenya. KPU mewajibkan mereka untuk melaporkan baik diawal  (Laporan Awal Dana Kampanye/LADK), pada saat kampanye (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye/LPSDK), dan diakhir (Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye/LPPDK). Tidak sampai disana, guna mewujudkan aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye, Idham menyampaikan adanya pelibatan Kantor Akuntan Publik (KAP) guna mengaudit penggunaan dana kampanye peserta pemilu. (humas kpu dianR/foto: dianR/ed diR)

Selengkapnya
Senin, 04 Juli 2022 00:00
490

Hasil Pemutakhiran DPB per Juni, ada 440.051 orang Pemilih

KPU Kota Pontianak melaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Triwulan II (April - Juni), pada hari Kamis, 30 Juni 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh instansi sebagai berikut: 1. Polresta Pontianak Kota 2. Kodim 1207 Kota Pontianak 3. Dinas Dukcapil Kora Pontianak 4. Badan Kesbangpol Kota Pontianak 5. Kementerian Agama Kota Pontianak 6. Rutan Kelas 2A 7. Bawaslu Kota Pontianak 8. Camat Pontianak Timur 9. Camat Pontianak Utara 10. Camat Pontianak Selatan 11. Camat Pontianak Tenggara   Telampir Berita Acara, Daftar Pemilih Hasil PDPB Bulan Juni 2022, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil DPB Bulan Juni 2022.

Selengkapnya
Rabu, 29 Juni 2022 00:00
443

KPU Terima Permohonan Buka Akses Sipol 26 Parpol (Hari Ke-4)

akarta, kpu.go.id – Empat hari sejak dibukanya akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bagi partai politik calon peserta Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima permohonan pembukaan akses Sipol untuk 26 partai politik. Hingga Senin 27 Juni 2022 pukul 17.15 WIB, 26 partai politik yang diterima permohonan pembukaan akses Sipolnya adalah  1. Partai Golongan Karya 2. Partai Bhinneka Indonesia 3. Partai Hati Nurani Rakyat 4. Partai Bulan Bintang 5. Partai Swara Rakyat Indonesia 6. Partai Rakyat Adil Makmur 7. Partai Persatuan Indonesia 8. Partai Demokrat 9. Partai Nasdem 10. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 11. Partai Solidaritas Indonesia 12. Partai Keadilan dan Persatuan 13. Partai Ummat 14. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 15. Partai Kebangkitan Nusantara 16. Partai Pandu Bangsa 17. Partai Persatuan Pembangunan 18. Partai Republikku Indonesia 19. Partai Keadilan Sejahtera 20. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa 21. Partai Garda Perubahan Indonesia 22. Partai Gerakan Indonesia Raya 23. Partai Amanat Nasional 24. Partai Negeri Daulat Indonesia 25. Partai Buruh 26. Partai Berkarya (humas kpu ri)

Selengkapnya
Rabu, 08 Juni 2022 00:00
366

Perkuat Kesiapan Pemilu Bagi WNI dan Tata Kelola Administrasi Sesuai Aturan

Jakarta, kpu.go.id - Audiensi dan koordinasi terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan para pihak terkait (stakeholder) kepemiluan. Terbaru, Rabu (8/6/2022), dua Kementerian/Lembaga, didatangi untuk memastikan kemantapan proses tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024.  Dimulai dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bersama Anggota KPU RI August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin serta Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat bertemu dengan Menlu Retno LP Marsudi guna membahas tahapan persiapan Pemilu 2024, khususnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.  Pertemuan yang berlangsung di Gedung Pancasila turut dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar dan Sekjen Kemlu Cecep Herawan. Sementara itu berlanjut ke pertemuan berikutnya, kembali Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bersama Anggota KPU RI August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin serta Inspektur Utama KPU RI Nanang Priyatna beraudiensi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.    Usai pertemuan Hasyim menyampaikan maksud kedatangan dan pentingnya sinergi KPU dengan Kejaksaan Agung. "Karena Pemilu 2024 nanti bersamaan, serentak lima jenis pemilu dan pemilihan maka KPU menyadari mandat pemilu ada di KPU namun kami tidak bisa sendirian juga harus bekerja sama dengan kementerian lembaga pemerintahan juga lembaga penegak hukum," ungkap Hasyim. Terutama dalam hal tata kelola keuangan, logistik pemilu yang menurut Hasyim perlu untuk dijalankan dengan sesuai aturan atau on the track. "Karena kami ini ditugaskan untuk mengelola pemilu, keuangan yang besar dan juga logitik kepemiluan sehingga kami memohon bantuan Kejaksaan Agung sehingga ketika melaksanakan tata kelola keuangan logistik sesuai aturan on the track," tambah Hasyim.  Merespon hal tersebut Burhanuddin menyatakan kesediaan lembaganya mendukung tata kelola pemilu yang transparan serta sesuai dengan aturan. "Kegiatan administrasi kami siap memberikan pendampingan baik pendampingan datun (Perdata Tata Usaha Negara), baik dari intel kami siap memberikan pendampingan itu. Dan 100 persen kami dukung kegiatan ini," ujarnya. Juga dukungan Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara apabila KPU nantinya menghadapi sengketa. "Sebagai pengacara negara dan kami pun siap dan menjadi kewajiban kami," tutur Burhanuddin. Turut hadir Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Amir Yanto serta Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Tata Usaha Negara Feri Wibisono. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)  

Selengkapnya