KPU Kota Pontianak Terima Kunjungan Bawaslu untuk Perkuat Koordinasi Pengawasan PDPB
KPU Kota Pontianak Terima Kunjungan Bawaslu untuk Perkuat Koordinasi Pengawasan PDPB Pontianak, 30 April 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak menerima kunjungan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak dalam rangka koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Pertemuan berlangsung di Aula Kantor KPU Kota Pontianak dan menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi kelembagaan antara penyelenggara dan pengawas pemilu. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua KPU Kota Pontianak, David Teguh M., yang menyampaikan pentingnya sinergi antara KPU dan Bawaslu dalam menjaga kualitas data pemilih sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Ia juga menekankan bahwa proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan memerlukan kolaborasi dan pengawasan yang konsisten agar data yang dihasilkan benar-benar valid, akurat, dan mutakhir. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mendalam seputar teknis pelaksanaan PDPB, tantangan di lapangan, serta mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu. Dalam suasana yang terbuka dan konstruktif, peserta dari kedua lembaga saling bertukar pandangan dan informasi, termasuk mengenai sinkronisasi data, pengumpulan informasi pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan perbaikan data pemilih secara periodik. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pontianak, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pontianak, Sekretaris KPU Kota Pontianak, serta seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KPU. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal melalui pengelolaan data pemilih yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan berlangsungnya kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara KPU dan Bawaslu Kota Pontianak semakin solid dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis.
Selengkapnya